LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

:

a.    bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Penaruban Tahun Anggaran 2024;

b.   bahwa Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2024 adalah salah satu wujud Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan Desa Akhir Anggaran 2024 yang berisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja serta defisit /surplus anggaran;

c.    bahwa Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 tersebut termuat dalam sebuah Peraturan Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan desa ;

d.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b dan hurup c, perlu menetapan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun anggaran 2024;

Mengingat

:

1.        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

2.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

3.        Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4727);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeenggaran Pemetintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6623);

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);

10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan janka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

14.    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

15.    Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Tramigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan No klatur Perencaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

18.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik desa/Badan Usaha milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

19.    Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

20.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1295);

21.    Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 15 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 No 15);

22.    Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 19 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2019 No 21 );

23.    Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 247 tahun 2023 Tentang standar satuan harga barang/ Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ;

24.    Peraturan Bupati Purbalingga Noor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga 9 Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);

25.    Peraturan Desa Penaruban nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019s/d 2025 ( Lembaran desa Penaruban Tahun 2019 Nomor 2 );

26.    Peraturan Desa Penaruban Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemeritah Desa (RKPDEs) tahun 2024 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2023 Nomor 03);

Menetapkan

:

PERATURAN DESA PENARUBAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2024

1.     KAMSIR,S.Sos

:

Kepala Desa Penaruban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Penaruban yang beralamat di RT 002 RW 002 Desa Penaruban selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2.     Hj MUDRIKAH,S.Pd.I

Ketua BPD Desa Penaruban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penaruban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

MUSTOLAH IDRIS

Wakil Ketua BPD Desa Penaruban,

Menyatakan bahwa:

1.     PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh  PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

2.     PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3.     Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4.     PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bukateja untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Penaruban ,

KAMSIR,S.Sos

Ketua BPD Penaruban ,

Hj MUDRIKAH,S.Pd.I

Wakil Ketua BPD PENARUBAN ,

MUSTOLAH IDRIS

1)  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

b.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

c.  dst...

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2)  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

b.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

c.  dst...

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3)  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

b.  dst...

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

4)  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

b.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

c.  dst...

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

3.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

5)  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa

a.  Sub Bidang .....

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

b.  dst...

1.  ...........

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

2.  dst...

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

JUMLAH

00.000.000,-

00.000.000,-

00.00,-

1.     Ketua / Anggota

:

Hj Mudrikah,S.Pd.I

(................................)

2.     Wakil Ketua/Anggota

:

Mustolah Idris

(................................)

3.     Sekretaris / Anggota

:

Edi Sucipto

(................................)

4.     Anggota

:

H Fatkhur Rokhman

(................................)

5.     Anggota

:

Sukamto

(................................)