PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

:

a.    bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Penaruban Tahun Anggaran 2025;

b.   bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2025 adalah salah satu wujud Pertanggung jawaban  Pengelolaan Keuangan Desa Akhir Anggaran 2025 yang berisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja serta deficit /surplus anggaran;

c.    Bahwa Pertanggung jawaban Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025 tersebut termuat dalam sebuah Peraturan Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan desa ;

d.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b dan hurup c, perlu menetapan peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun anggaran 2025;

Mengingat

:

1.        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

2.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

3.        Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4727);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeenggaran Pemetintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6623);

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);

10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan janka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

14.    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

15.    Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Tramigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan No klatur Perencaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

18.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik desa/Badan Usaha milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

19.    Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

20.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1295);

21.    Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 15 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 No 15);

22.    Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 19 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2019 No 21 );

23.    Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 tahun 2024 Tentang standar satuan harga barang/ Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ;

24.    Peraturan Bupati Purbalingga Noor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga 9 Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);

25.    Peraturan Desa Penaruban nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 ( Lembaran desa Penaruban Tahun 2019 Nomor 2 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 ( Lembaran desa Penaruban Tahun 2025 Nomor 2 )

26.    Peraturan Desa Penaruban Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemeritah Desa (RKPDEs) tahun 2025 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2024 Nomor 4); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Penaruban Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeritah Desa (RKPDEs) tahun 2025 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2025 Nomor 3);

Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA PENARUBAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

KET

1.

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

 Hasil Usaha Desa

1.1.1.1

dst.......................................................

1.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

1.1.2.1

Tanah Kas Desa

1.1.2.1.1

Hasil bengkok aparatur pemerintah desa

a. Hasil bengkok Kades

b. Hasil bengkok Sekdes

c. Hasil bengkok Kaur Pemerintahan

d. Hasil Bengkok Kaur Pembangunan

e. Hasil bengkok Kaur Kesra

f.  Hasil bengkok Kaur Umum

g. Hasil bengkok Kadus I

I.  dst..................................................

1.1.2.1.2

Hasil sewa tanah kas desa

1.1.2.2.

Pasar Desa

1.1.2.3

Pasar Hewan

1.1.2.4

Tambatan perahu

1.1.2.5

Bangunan desa

1.1.2.6

Obyek rekreasi yang diurus desa

1.1.2.7

Pelelangan Ikan yang dikelola Desa

1.1.2.8

Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.2.8.1

dst.......................................................

1.1.3

Hasil swadaya dan partisipasi

1.1.3.1

Partisipasi masyarakat ekonomi menengah

1.1.3.2

Partisipasi perusahaan yang ada di desa

1.1.4

Hasil gotong royong

1.1.4.1

Iuran masyarakat untuk kegiatan Posyandu

1.1.4.2

dst.......................................................

1.1.5

Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah

1.1.5.1

dst.......................................................

1.2

Bagi Hasil Pajak

1.2.1

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1.2.2

Bagi Hasil PBB

1.2.3

dst.......................................................

1.3

Bagi Hasil Retribusi

1.3.1

Retribusi pelayanan administrasi desa

a. Pelayanan surat-surat dari desa

b. Sumbangan wajib keramaian

c.Administrasi NTCR

b. Persaksian jual beli tanah

1.3.2

dst.......................................................

1.4

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1.4.1

ADD

1.4.2

dst.......................................................

1.5

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya

1.5.1

Bantuan Keuangan Pemerintah

1.5.1.1

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1..5.1.2

Bantuan raskin

1.5.1.3

dst.......................................................

1.5.2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

1.5.2.1

dst.......................................................

1.5.3

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

1.5.3.1

Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD)

a. Kepala Desa

b. Sekretaris Desa

c. Kaur Pemerintahan

d. Kaur Pembangunan

e. Kaur Kesra

f.  Kaur Umum

dst.......................................................

1.5.3.2

dst.......................................................

1.5.4

Bantuan Keuangan Desa lainnya

1.5.4.1

dst.......................................................

1.6

Hibah

1.6.1

Hibah dari Pemerintah

1.6.2

Hibah dari Pemerintah Provinsi

1.6.3

Hibah dari Pemerintah Kabupaten

1.6.4

Hibah dari lembaga /orgnanisasi / lembaga swasta

1.6.5

Hibah dari Kelompok Masyarakat atau perorangan

1.6.6

dst.......................................................

1.7

Sumbangan Pihak Ketiga

1.7.1

Sumbangan dari.................................

1.7.2

dst.......................................................

JUMLAH PENDAPATAN

2.

BELANJA

2.1

Belanja Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai/Honorarium :

2.1.1.1

Honor tim/panitia

2.1.1.2

dst.......................................................

2.1.2

Belanja Barang/Jasa :

2.1.2.1

Belanja perjalanan dinas

2.1.2.2

Belanja bahan/material

2.1.2.3

dst.......................................................

2.1.3

Belanja Modal

2.1.3.1

Belanja Modal Tanah

2.1.3.2

 Belanja Modal jaringan

2.1.3.3

dst.......................................................

2.2

Belanja Tidak Langsung

2.2.1

 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

2.2.1.1

Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa

a. Penghasilan Kades

b. Penghasilan Sekdes (gaji PNS)

c. Penghasilan Kaur Pemerintahan

d. Penghasilan Kaur Pembangunan

e. Penghasilan Kaur Kesra

f  dst..................................................

2.2.1.2

Tunjangan Penghasilan dari ..............

a. Penghasilan Kades

b. Penghasilan Sekdes

c. Penghasilan Kaur Pemerintahan

d. Penghasilan Kaur Pembangunan

e. Penghasilan Kaur Kesra

f. dst..................................................

2.2.1.3

Tunjangan Penghasilan  dari…….......

a. Penghasilan Kades

b. Penghasilan Sekdes

c. Penghasilan Kaur Pemerintahan

d. Penghasilan Kaur Pembangunan

e. Penghasilan Kaur Kesra

f. dst..................................................

2.2.3

Belanja Hibah

2.2.3.1

dst.......................................................

2.2.4

Belanja Bantuan Sosial :

2.2.4.1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.2.4.2

dst.......................................................

2.2.5

 Belanja Bantuan Keuangan

2.2.5.1

dst.......................................................

2.2.6

Belanja tak terduga

2.2.6.1

Keadaan darurat

2.2.6.2

 Bencana alam

2.2.6.3

dst.......................................................

JUMLAH BELANJA

3

PEMBIAYAAN

3.1

 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

3.1.2

Hasil penjualan kekayaan Desa yang yang dipisahkan

3.1.3

Penerimaan Pinjaman

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal Desa

3.2.3

Pembayaran utang

JUMLAH PEMBIAYAAN

Menimbang

:

 a.

bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

 b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

:

 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 4.

Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

 5.

Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2021.

1.

Pendapatan Desa

a.     Semula

Rp

1.663.867.000,00

b.     bertambah/(Berkurang)

Rp

(338.000,00)

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp

1.663.529.000,00

2.

Belanja Desa

a.     semula

Rp

1.423.710.400,00

b.     bertambah/(Berkurang)

Rp

(338.000,00)

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp

1.423.372.400,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp

240.156.600,00

3.

Pembiayaan Desa

3.1.

Penerimaan Pembiayaan

a.       Semula

Rp

9.843.400,00

b.      Bertambah/(Berkurang)

Rp

0,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp

9.843.400,00

3.2.

Pengeluaran Pembiayaan

a.       Semula

Rp

250.000.000,00

b.      Bertambah/(Berkurang)

Rp

0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp

250.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )

Rp

(240.156.600,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp

0,00