PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR 8 TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN BUKATEJA

DESA PENARUBAN

Menimbang

:

a.     bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5.      Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

12.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

14.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

15.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

16.   Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

17.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

18.   Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

19.   Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31);

20.   Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 50);

21.   Peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025  (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2025 Nomor 2);

22.   Peraturan Desa Penaruban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2021 Nomor 5);

23.   Peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Desa Penaruban Tahun 2019-2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Penaruban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Desa Penaruban Tahun 2019-2025  (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2019 Nomor 2);

24.   Peraturan Desa Penaruban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Penaruban Tahun 2025 (Lembaran Desa Penaruban Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENARUBAN

Dan

KEPALA DESA PENARUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkankan

:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENARUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.535.359.000,- (Satu milliard lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 209.714.000,-  (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi  Rp 1.745.073.000,- (satu milliard tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Penaruban

1.     KAMSIR,S.Sos

:

Kepala Desa Penaruban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Penaruban selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2.     Hj MUDRIKAH,S.Pd.I

Ketua BPD Desa Penaruban

MUSTOLAH IDRIS

Wakil Ketua BPD Desa Penaruban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penaruban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1.     PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RPAPB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

2.     PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPB Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3.     Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4.     PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Situbondo untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DESA,

KAMSIR,S.Sos

KETUA BPD,

Hj MUDRIKAH,S.Pd.I

WAKIL KETUA BPD

MUSTOLAH IDRIS

No.

NAMA

L/P

JABATAN

TANDA TANGAN

1.

1. ..................

2.

2. ..................

3.

3. ..................

4.

4. ..................

5.

5. ..................

6.

6. ..................

7.

7. ..................

8.

8. ..................

9.

9. ..................

10.

10. ..................

11.

11. ..................

12.

12. ..................

13.

13. ..................

14.

14. ..................

15.

15. ..................

16.

16. ..................

17.

17. ..................

18.

18. ..................

19.

19. ..................

20.

20. ..................

Pimpinan Rapat,

………………………………

....nama desa, ..... - ..... - 2025

Sekretaris Rapat,

………………………………

NO

NAMA

L/P

ALAMAT

JABATAN/

UNSUR

TANDA TANGAN

1.            

1.

2.            

2.

3.            

3.

4.            

4.

5.            

5.

6.            

6.

7.            

7.

8.            

8.

9.            

9.

10.         

10.

11.         

11.

12.         

12.

13.         

13.

14.         

14.

15.         

15.

16.         

16.

17.         

17.

18.         

18.

19.         

19.

20.         

20.

21.         

21.

22.         

22.

23.         

23.

24.         

25.

1.     Ketua / Anggota

:

......................................

(................................)

2.     Wakil Ketua/Anggota

:

......................................

(................................)

3.     Sekretaris / Anggota

:

......................................

(................................)

4.     Anggota

:

......................................

(................................)

5.     Anggota

:

......................................

(................................)

6.     Anggota

:

......................................

(................................)

7.     Anggota

:

......................................

(................................)

8.     Anggota

:

......................................

(................................)

9.     Anggota

:

......................................

(................................)